PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai angka Rp5 triliun, dan untuk mencapai target tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menegaskan perlunya sinergi kuat antarinstansi dan kemandirian fiskal agar pembangunan daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan SF Hariyanto dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau di Gedung Daerah Riau, Minggu (12/4/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Riau serta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Mandiri Secara Fiskal

Dalam arahannya, SF Hariyanto menekankan bahwa penguatan pendapatan daerah adalah fondasi utama keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi global.

"Kita harus berdiri lebih kuat dengan mengoptimalkan potensi kita sendiri. Jika seluruh potensi ini dapat kita kelola dengan baik, maka PAD Provinsi Riau berpotensi meningkat hingga sekitar Rp5 triliun. Ini bukan angka kecil," ujar SF Hariyanto.

Ia menambahkan bahwa Riau tidak bisa lagi hanya mengandalkan transfer dana dari pusat. Menurutnya, optimalisasi potensi lokal akan memperkuat kemandirian fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kerja Bersama Lintas Sektor

Baca juga: WFH ASN Pekanbaru Mulai Berlaku, Ini Skemanya

Lebih lanjut, Plt Gubri menyatakan bahwa urusan pendapatan bukan hanya tanggung jawab Bapenda semata, melainkan hasil kerja kolektif lintas sektor. Ia meminta setiap instansi, mulai dari bagian perizinan hingga penegakan hukum, untuk bergerak selaras.

"Mulai dari perizinan, pengawasan lapangan, penegakan hukum, hingga kebijakan fiskal, semuanya harus bergerak dalam satu arah," tegasnya.

Langkah Konkret dan Transparan

Pertemuan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran diskusi. SF Hariyanto mendesak adanya kesepakatan konkret dan linimasa (timeline) yang jelas untuk tindak lanjut di lapangan.

Di akhir sambutannya, ia optimistis bahwa kolaborasi bersama Forkopimda akan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.

"Saya percaya, dengan sinergi yang kuat, kita tidak hanya mampu meningkatkan PAD, tetapi juga membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan," pungkasnya. (ckp)